Narasi “Sumatera Bebas” saat PD3 Muncul di Media Sosial, Pengamat Ingatkan Bahaya Disinformasi Geopolitik

Jakarta — Media sosial kembali menjadi ruang beredarnya narasi geopolitik spekulatif. Kali ini, akun X @indepenSumatera mengunggah sebuah skenario yang diberi tajuk “Sumatera Bebas saat PD3”, yang menggambarkan kemungkinan lepasnya Pulau Sumatera dari Indonesia apabila terjadi konflik global berskala besar atau Perang Dunia Ketiga (PD3).

Dalam unggahan tersebut, penulis memaparkan asumsi bahwa konflik global akan melumpuhkan stabilitas ekonomi dan politik dunia, termasuk Indonesia. Disebutkan bahwa Pulau Jawa diperkirakan menjadi pusat tekanan akibat sanksi internasional, konflik di Laut China Selatan, serta pembagian fokus pertahanan nasional. Situasi ini, menurut narasi tersebut, dipandang sebagai “kesempatan” bagi Sumatera untuk mengambil alih kendali ekonomi dan jalur strategis, termasuk Selat Malaka.

Unggahan itu juga menyebutkan berbagai skenario lanjutan, mulai dari krisis pangan dan pemadaman listrik, gelombang protes massal di sejumlah kota besar di Sumatera, hingga deklarasi “Otonomi Darurat Sumatera”. Bahkan, disebutkan kemungkinan keterlibatan aktor global seperti China atau Amerika Serikat dalam bentuk dukungan tidak langsung.

Namun, penulis unggahan tersebut menegaskan bahwa narasi itu bersifat hipotesis, bukan prediksi pasti. Meski demikian, sejumlah warganet menilai konten semacam ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama di tengah situasi sosial dan ekonomi yang sedang sensitif akibat bencana alam dan tekanan global.

Pengamat politik dan keamanan menilai bahwa narasi disintegrasi wilayah kerap muncul dalam situasi krisis dan ketidakpastian. Namun secara faktual, Indonesia memiliki sistem pertahanan, kerangka hukum, dan legitimasi internasional yang kuat sebagai negara berdaulat. Selain itu, skenario konflik global berskala dunia masih berada pada ranah analisis strategis, bukan kepastian.

Pemerintah sendiri secara konsisten menegaskan komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap wacana yang menyangkut pemisahan wilayah dinilai harus disikapi secara kritis dan proporsional, terutama ketika bersumber dari media sosial tanpa dasar data yang terverifikasi.

Redaksi nalar.news menekankan pentingnya literasi digital dalam menyikapi konten geopolitik di ruang daring. Narasi spekulatif perlu dipahami sebagai opini personal, bukan fakta atau rencana nyata. Dalam konteks jurnalistik, isu-isu semacam ini memerlukan klarifikasi, pendalaman akademik, serta pandangan resmi agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang meresahkan publik.