Pakar Soroti Kejanggalan Kasus Andrie Yunus: Dugaan “False Flag Operation” diciptakan

Pakar psikologi forensik, 𝐑𝐞𝐳𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢𝐫𝐢 𝐀𝐦𝐫𝐢𝐞𝐥, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Ia menyoroti dugaan keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang dinilai tidak sejalan dengan standar operasi intelijen pada umumnya.

Menurut Reza, jika benar pelaku berasal dari unsur intelijen, maka pola eksekusi di lapangan terbilang tidak rapi. Ia menilai banyak kesalahan mendasar yang justru mempermudah pelacakan oleh aparat penegak hukum.

Beberapa hal yang disorot antara lain tidak digunakannya perlindungan identitas seperti masker atau penutup wajah, tidak memakai sarung tangan, hingga adanya barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP).

“𝘒𝘢𝘭𝘢𝘶 𝘪𝘯𝘪 𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘉𝘈𝘐𝘚, 𝘬𝘦𝘯𝘢𝘱𝘢 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘵𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯. 𝘛𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘥𝘢 𝘶𝘱𝘢𝘺𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘮𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢𝘴, 𝘣𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘬𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘵𝘶 𝘴𝘢𝘫𝘢,” ujar Reza.

Dari temuan tersebut, Reza menilai ada kemungkinan skenario lain di balik peristiwa ini. Ia mengemukakan dugaan bahwa aksi tersebut bisa saja sengaja dibuat “tidak rapi” agar mudah terungkap ke publik.

Dalam kajian kriminologi, fenomena tersebut dikenal sebagai False Flag Operation, yaitu tindakan yang dirancang untuk seolah-olah dilakukan oleh pihak tertentu, padahal pelaku sebenarnya berbeda.

Konsep ini merujuk pada operasi rahasia yang bertujuan memanipulasi persepsi publik, menyudutkan pihak tertentu, atau menciptakan legitimasi terhadap langkah tertentu.

Lebih lanjut, Reza bahkan menilai terdapat indikasi bahwa pelaku di lapangan seolah-olah “dikorbankan” dalam skenario yang lebih besar. Ia menyebut kemungkinan adanya situasi di mana pelaku memang diarahkan untuk mudah tertangkap.

“𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙝𝙖𝙩 𝙨𝙚𝙤𝙡𝙖𝙝-𝙤𝙡𝙖𝙝 𝙢𝙚𝙧𝙚𝙠𝙖 𝙞𝙣𝙞 𝙨𝙚𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞 𝙙𝙞𝙨𝙞𝙖𝙥𝙠𝙖𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙩𝙚𝙧𝙩𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙥,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung konsep lain dalam operasi tertutup yang dikenal sebagai “rogue operation”, yakni tindakan yang dilakukan oleh oknum dalam sebuah institusi tanpa mengikuti garis komando resmi.

Meski demikian, Reza menekankan bahwa semua analisis tersebut masih bersifat dugaan awal dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan yang transparan serta berbasis bukti.

Kasus ini sendiri masih terus berkembang, dengan aparat dari kepolisian dan TNI tengah melakukan sinkronisasi data untuk mengungkap secara utuh siapa pelaku lapangan dan kemungkinan adanya aktor di balik layar.

Publik kini menantikan kejelasan hasil investigasi, mengingat kasus ini tidak hanya menyangkut tindak kriminal, tetapi juga menyentuh isu kepercayaan terhadap institusi dan perlindungan terhadap aktivis HAM di Indonesia.